January 25, 2022

Manggarai Post

Gerbang Informasi Manggarai

Beneditus Musono dan Urbanus Hunubersama tokoh masyarakat, Kepolisian dan Babinsa lokasi tanah sengketa, di Rasang Dali.

Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah, Kades Compang Diduga Lakukan Pungli

Kepala Desa Compang, Maximus Jantu diduga melakukan pungli karena telah meminta sejumlah uang kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Permintaan tersebut dicantumkan dalam undangan mediasi penyelesaian sengketa tanah.

ManggaraiPost, Labuan Bajo – Kades Desa Compang Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada dua warga desanya yang diundang sebagai pihak yang bersengketa dalam mediasi penyelesaian sengketa tanah.

Mediasi penyelesaian sengketa tanah tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Compang Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin, 22 Juni 2020 dan berakhir dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa.



Kepala Desa Compang, Maximus Jantu diduga melakukan pungli karena telah meminta sejumlah uang kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Permintaan tersebut dicantumkan dalam undangan mediasi penyelesaian sengketa tanah.

Dalam undangan mediasi yang ditujukan kepada Beneditus Musono sebagai pihak pertama dan Urbanus Hunu sebagai pihak kedua, Kades Maximus mencantumkan catatan yang mewajibkan keduanya untuk menyetor uang sebesar Rp. 2.500.000. Setoran tersebut, seperti tercantum dalam catatan undangan dimaksudkan untuk biaya rapat mediasi penyelesaian sengketa.

Selain itu, kedua belah pihak diberi batas waktu setor uang yang dimaksud kepada pemerintah desa paling lambat pada hari Rabu, 17 Juni 2020. Namun, kedua belah pihak menolak untuk menyetor sejumlah uang yang diminta sang Kades.

BACA  Rapat Kerja Nasional X PMKRI Resmi Dibuka Oleh Presiden RI Joko Widodo

“Untuk pihak Pelapor dan Terlapor wajib Stor uang biaya rapat ke pemerintah Desa masing-masing Rp. Rp. 2.500.000/pihak. Uang tersebut di stor paling lambat hari Rabu, 17 Juni 2020”, dikutip dari undangan mediasi penyelesaian sengketa tanah yang ditandatangani Kepala Desa Compang, Maximus Jantu.

Surat undangan Mediasi Penyelesaian Sengketa tanah.

Beberapa tokoh masyarakat yang hadir dalam mediasi penyelesaian sengketa tanah tersebut menilai, Kades Maximus telah melakukan pungutan liar dan melanggar aturan hukum karena hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan Desa (Perdes).

Hal itu diungkapkan kepada wartawan usai mediasi penyelesaian sengketa tanah tersebut kepada media ini di Kantor Desa Compang, Senin (22/6/2020).

“Ini namanya pungutan liar (pungli) karena tanpa ada dasar hukum yang jelas. Larangan yang berlaku bagi kepala desa adalah membuat keputusan untuk menguntungkan kepentingan diri sendiri dan keluarga”, kata salah seorang tokoh masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya.

Hal senada dilontarkan Urbanus Hunu selaku pihak kedua dalam mediasi penyelesaian sengketa tanah tersebut. Selain itu, ia juga mempertanyakan kejanggalan redaksi surat undangan mediasi, dimana perihal surat yang dibuat oleh kepala desa adalah undangan rapat, bukan surat panggilan kepada para pihak yang akan dimediasi.

“Yang lebih anehnya, dalam surat undangan yang dibuat oleh Kepala Desa Compang untuk pihak terlapor dan pelapor, redaksi perihal surat tersebut tidak sesuai dengan aturan Ilmu Pemerintahan. Dimana dalam penulisan redaksi surat yang dibuat oleh Kades adalah pihak terlapor dan pelapor bukan lagi bunyinya sebagai surat panggilan, tetapi sebagai undangan rapat mediasi penyelesaian sengketa tanah”, kata Urbanus.

BACA  Labuan Bajo Diharapkan Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Menurut salah seorang kerabat yang mendampingi Urbanus dalam mediasi penyelesaian sengketa tanah tersebut, surat tersebut seharusnya merupakan panggilan kepada pihaknya untuk hadir sebagai pihak kedua dalam mediasi penyelesaian sengketa tanah tersebut.

“Seharusnya dalam surat tersebut, kami bukan sebagai undangan. Surat untuk kami sebagai pelapor dan terlapor adalah, surat panggilan mediasi penyelesaian sengketa tanah. Sekali lagi kami menyampaikan bukan undangan, tetapi seharusnya adalah surat panggilan. Kalau bunyinya surat itu undangan bisa kami hadir, bisa juga tidak”, terangnya.

Sementara itu Kades Maximus dalam sambutannya menyampaikan, pungutan uang yang dilakukan tersebut merupakan kebiasaan setiap kali ada urusan perkara untuk menimbulkan efek jera bagi yang bermasalah.

“Pungutan uang ini karena kebiasaan setiap kali ada urusan perkara, supaya ada efek jerah bagi mereka yang bermasalah. Itu makanya kami buat aturan seperti ini”, kata Maximus.

Lokasi tanah yang disengketakan Beneditus Musono dan Urbanus Hunu.

Pantauan media ini dalam mediasi penyelesaian sengketa tanah tersebut, kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan jalan damai yaitu, pihak kedua Urbanus Hunu sepakat untuk membayar uang sebesar Rp 5000.000 ( lima juta rupiah ) kepada pihak pertama Beneditus Musono sebagai ganti rugi tanah. Mediasi penyelesaian itu berjalan aman dan damai.

BACA  Pelaku Usaha di Manggarai Diingatkan untuk Tak Lakukan Pelanggaran KI

Berdasarkan kesepakatan bersama, pihak Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Kepolisian bersama tokoh masyarakat yang hadir pada saat itu langsung membuat berita acara mediasi penyelesaian sengketa tanah antara pihak terlapor dan pelapor disaksikan oleh Camat Pacar, Kapolpos Kecamatan Pacar, Babinsa Kecamatan Pacar, dan tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya, kedua belah pihak terlapor dan pelapor bersama tokoh masyarakat, Kepolisian dan Babinsa turun langsung ke Tempat Kejadian Perkara ( TKP ) di Rasang Dali untuk melihat dan mengatur posisi kepemilikan tanah tersebut. Pada saat pengaturan terlihat kedua belah pihak mengikuti kegiatan tersebut dengan aman dan damai.

Hadir pada saat mediasi penyelesaian sengketa tanah tersebut yaitu, Camat Pacar, Thomas A.D.Faran, S.sos, Kapolpos Kecamatan Pacar, Serafianus Okto Jemalu, Brigpol, Babinsa Kecamatan Pacar, Serda Momon Ardianto bersama rekannya, Kepala Desa Compang, Maximus Jantu, mantan Kades Compang Antonius Belantara, SH, bersama sejumlan tokoh masyarakat lainnya.

Kontributor : Dedy
Editor: Jy