January 26, 2022

Manggarai Post

Gerbang Informasi Manggarai

GMNI Dorong Pemkab Ende Aktifkan Kembali Kegiatan Belajar di Sekolah

"Alasan kita mendorong pemerintah untuk membuka kembali sekolah-sekolah karena ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh orang tua, baik mereka kesulitan untuk membeli HP Andorid, Laptop, dan Pulsa Data", ungkapnya.

ManggaraiPost, Ende – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende mendorong Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas P dan K agar membuka kembali aktivitas belajar mengajar di sekolah.

Hal itu disampaikan Sekretaris GMNI Cabang Ende, Yakobus Madya Sui, pada saat audiensi dengan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Ende, Selasa (04/08/2020).



Turut hadir dalam audiensi tersebut, Kepala Bidang SD, Kepala Bidang SMP, dan Kepala Bidang PAUD.

“GMNI melihat bahwa dengan adanya pemberlakuan belajar daring telah memuncul ketimpangan baru di tengah masyarakat dan kalau ini dipaksakan akan memberikan efek buruk dalam dunia pendidikan anak”, katanya.

Menurut Yakobus, awal mulanya ketika diterapkan metode belajar daring, dalil Pemerintah adalah hal itu dilakukan demi memutuskan mata rantai penyebaran covid-19.

Kata dia, sekarang kita sudah memasuki masa new normal dan hingga saat ini Ende sudah kembali ke zona hijau. Dua hal inilah yang membuat kami memutuskan untuk mendorong pemerintah agar sekolah-sekolah kembali dibuka.

BACA  Lahan Milik Pemda Manggarai di Nanga Banda Diklaim Oleh Seorang Warga

“Alasan kita mendorong pemerintah untuk membuka kembali sekolah-sekolah karena ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh orang tua, baik mereka kesulitan untuk membeli HP Andorid, Laptop, dan Pulsa Data”, ungkapnya.

Bagi GMNI, lanjut dia, dengan kendala yang dihadapi oleh orang tua peserta didik, tentunya berkonsekuensi terhadap menurunnya aktivitas belajar anak. Sehingga, harus ada metode baru yang harus dibuat oleh Pemerintah, misalnya menginstruksikan ke setiap sekolah untuk mengidentifikasi dan mendata seluruh peserta didik yang memiliki HP Android, laptop, serta mendata peserta didik yang orang tuanya mampu untuk membeli pulsa internet dan juga yang kurang mampu.

“Apabila semuanya sudah terdata secara baik, tinggal kita memetakan mana yang harus belajar online, mana yang harus belajar luring”, ujarnya.

Akan tetapi untuk lebih maksimalnya, kata dia, pemerintah menginstruksikan kepada sekolah untuk melakukan pertemuan dengan orang tua untuk meminta persetujuan orang tua agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah kembali dibuka seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

BACA  Gubernur VBL Ingin Para Bupati dan Walikota Tingkatkan Pengembangan UMKM

“GMNI merasa bahwa akses di sekolah harus kembali dibuka, sebab tidak ada salahnya karena ini juga atas instruksi dari mendikbud RI bahwa kabupaten yang masuk zona hijau boleh dibuka sekolahnya, imbunnya.

Sementara itu Kepala Dinas P dan K Kabupaten Ende, Mensi Tiwe, di saat audensi berlangsung mengatakan, sebagai Kepala Dinas ia menyampaikan proficiat setinggi-tingginya kepada GMNI yang telah membantu pemerintah terlebih khusus melalui subangsih pemikirannya.

Menurut kami, kehadiran GMNI telah melengkapi setiap kesulitan yang kami hadapi dalam hal memutuskan sebuah kebijakan baru dan formula yang baru di masa new normal.

“Pada prinsipnya, kita punya kepedulian yang sama terhadap dunia pendidikan yang ada di daerah Ende agar lebih efektif dan efesien”, ungkap Mensi.

Tentunya, kata dia, beberapa poin dari rekomendasi yang disampaikan itu menjadi bahan pertimbangan bagi kami demi memutuskan sebuah formulasi baru yang akan kita ambil dalam waktu dekat.

BACA  Peduli Dampak Covid-19, FKM Flobamora Bagikan Paket Sembako, APD dan Masker

“Sekali-lagi terima kasih banyak untuk ade-ade GMNI, walaupun di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa masih berpikir tentang kemajuan daerah Ende”, tuturnya.

Usai audiens GMNI menyerahkan enam poin rekomendasi yang perlu disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Dinas P dan K.

Adapun Enam poin yang menjadi rekomendasi dari GMNI sebagai berikut.

  1. Mendesak Pemerintah melalui dinas terkait untuk segera menginstruksikan kepada sekolah-sekolah untuk melakukan pendataan terhadap peserta didik yang mampu dan tidak mampu untuk menjalankan proses belajar daring.
  2. Mendesak pemerintah untuk menerapkan belajar luring kepada peserta didik yang tidak mampu selama masa new normal.
  3. Perlu adanya pengawasan yang masif dari guru.
  4. Perlu adanya control dari Pemerintah selama kegiatan belajar dari rumah.
  5. Mendesak pemerintah untuk memberikan kuota internet gratis.
  6. Mendesak pemerintah agar membuka kembali proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah.