January 25, 2022

Manggarai Post

Gerbang Informasi Manggarai

Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas

Tambang Batu Gamping, Bupati Agas: Dikelola Secara Baik Mendatangkan Manfaat

Disamping meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penambangan batu gamping juga diperkirakan akan meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai Timur.

ManggaraiPost, Borong – Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas menegaskan tentang pentingnya tambang batu gamping dikelola secara baik untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan konsultasi publik yang digelar oleh Tim Amdal dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang dan diprakarsai PT Istindo Mitra Manggarai di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT. (Sabtu, 12/09/2020).



“Supaya tambang batu gamping ini atau potensi kita ini dikelola secara baik, mendatangkan manfaat dari sisi kesejahteraan masyarakat maupun pemerintah daerah, juga aspek lingkungan hidupnya terjaga, tidak merusak maka perlu dikaji”, tegasnya.

Menurutnya, disamping meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penambangan batu gamping juga diperkirakan akan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Manggarai Timur.

“Di Lengko Lolok, hari ini kita punya batu gamping. Supaya batu gamping ini dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan PAD. Saya sudah bayangkan kemarin PAD Manggarai Timur. Karena kami sekarang lagi bahas APBD perubahan”, jelas Bupati.

BACA  Pilkada 2020: Manggarai Peringkat Pertama Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Konteks Politik

Bupati juga menekankan tentang pentingnya rencana pembangunan berorientasi pendapatan dan tidak lagi berorientasi pada pembelanjaan.

“Saya bilang sama teman-teman saya, mulai sekarang orientasi berpikir jangan di belanja; orientasi sekarang ke pendapatan, mulai menghayal pendapatan berapa. Atau kalau mau jadi kaya, cara berpikirnya berubah. Mulai berpikir apa yang saya mau dapat. Jangan berpikir apa yang saya dapat sekarang. Kalau kita dapat sekarang, kita hitung saya punya ini, punya itu. Itu berpikir sekarang, tapi ngoeng apa aku ho’o (apa yang saya inginkan -red)? Visinya apa, saya mau apa? Mesti punya impian”, tegasnya.

Lebih lanjut Bupati Agas menjelaskan, studi Amdal yang dilakukan saat itu adalah mengenai penambangan batu gamping. Sedangkan untuk studi Amdal pabrik semen yang rencananya berlokasi di Luwuk dilakukan secara terpisah.

“Hari ini kita hadir dalam kegiatan konsultasi publik rencana usaha dan atau kegiatan penambangan batu gamping di Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Di sini penambangan batu gampingnya sedangkan di Luwuk pabrik semennya, dilakukan amdal yang berbeda. Amdal di sini dilakukan tersendiri sedangkan Amdal untuk pabrik semennya dilakukan tersendiri. Tentu setelah selesai Amdal penambangan batu gamping”, jelasnya.

BACA  Apresiasi Rencana Pabrik Semen di Luwuk, Permaporatim Beri Pesan Tegas untuk Pemda Manggarai Timur

Dalam kaitannya dengan rencana tambang batu gamping di Lengko Lolok Bupati Agas menjelaskan bahwa pengelolaan pertambangan dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang dasar dan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Kalau kita ikut amanat undang-undang dasar, semuanya ini adalah kekayaan negara yang dikelola, dikuasai oleh negara. Dikuasai saja, tidak dimiliki. Maksudnya negara mengaturnya, begini loh cara pengelolaannya supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak merusak lingkungan.

Karena itu, Bupati Agas meminta kepada Tim Amdal dari Undana Kupang yang melakukan studi amdal, supaya analisis benar dampak positif yang besar bagi masyarakat Manggarai Timur. Maksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif.

Bupati Agas juga menjelaskan bahwa Amdal merupakan persyaratan izin bagi rencana penambangan batu gamping. Jika hasil studi amdal menyatakan bahwa rencana penambangan tersebut layak, bupati akan menandatangani izin lingkungannya. Kewenangan bupati hanya menandatangani izin lingkungan, sedangkan izin produksinya merupakan kewenangan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

BACA  Polres Manggarai Masih Lidik Penyebab Kebakaran SPBU Mena

“Tidak ada alasan lain bagi kami pemerintah, kalau analisis dari tim ahli sudah begini, ya ini sudah, kita terima. Kalau mereka bilang layak, ok jalan. Kalau tidak layak, tidak jalan. Selesai. Tidak ada argumentasi lain, kecuali ada hal-hal lain di luar itu. Yang namanya pendapat ahli dipakai di mana saja, baik di pengadilan, di mana saja dipakai pendapat ahli”, katanya.

Dia juga berpesan, syarat yang tercantum dalam izin yang dikeluarkan pemerintah merupakan hal-hal yang diawasi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan penambangan oleh perusahaan.

“Kami awasi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan perusahaan. Itu yang kami awasi. Maka, kami minta kepada perusahaan juga melaksanakan syarat-syarat yang tercantum di dalam izin. Kalau izin eksplorasinya sudah keluar, kami pasti mengawasi pelaksanaan dari kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat. Itu pesan saya”, tutupnya.

Kontributor: Polce
Editor: Jy