January 26, 2022

Manggarai Post

Gerbang Informasi Manggarai

Dispenduk Capil Manggarai Gratiskan Biaya Administrasi Data Kependudukan

Plt. Kanis Nasak menjelaskan poin pertimbangan dibuatnya peraturan tersebut yaitu untuk meringankan beban ekonomi masarakat ditengah keterpurukan akibat dilanda COVID-19.

ManggaraiPost, Ruteng – Dalam rangka meringankan beban ekonomi ditengah pandemi Covid-19, Dispenduk Capil Kabupaten Manggarai menggratiskan biaya administrasi data kependudukan bagi masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Manggarai mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting tahun 2020,” demikian penjelasan dari Plt. Dinas Catatan Sipil Kanis Nasak melalui keterangan persnya kepada ManggaraiPost.com, Jumat (16/10/2020).



Plt. Kanis Nasak menjelaskan poin pertimbangan dibuatnya peraturan tersebut yaitu untuk meringankan beban ekonomi masarakat ditengah keterpurukan akibat dilanda COVID-19.

“Karena itu,” jelas Plt. Dispenduk Capil Manggarai itu, “Pemerintah memberi perhatian khusus dan mengambil langkah konkrit untuk pelayanan data kependudukan bagi masyarakat,” jelasnya.

BACA  Dipicu Masalah Warisan, Anak Aniaya Ayah Kandung di Golo Cador

“Pandemi Covid-19 ini menyebabkan pendapatan masyarakat menurun, sehingga pemerintah mengambil langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat khususnya dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan,” jelas Kanis Nasak.

Plt. Dispenduk Capil itu menjelaskan bahwa sejak dikeluarkannya Perbub Nomor 40 tahun 2020 pihaknya tidak memberlakukan danda administrasi atas perbaikan data kependudukan yang hilang atau keterlambatan mengurus akta kelahiran bagi masyarakat.

“Dengan berlakunya peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2020 ini, maka itu semua dihapus. Sehingga semuanya gratis. Urus apa saja gratis,” kata Kanis Nasak .

Sedangkan masa berlakunya Perbub itu hanya sampai tanggal 15 Desember 2020.

“Apakah setelah tanggal yang sudah ditentukan Perbub ini ada langkah lain lagi, setelah mempertimbangkan kondisi saat itu maka nanti kita lihat kedepannya,” lanjutnya.

BACA  Desa Anda Punya Potensi Wisata? Buruan Daftar di ADWI 2021, Raih Hadiahnya

Kanis Nasak menjelaskan melalui Perbub itu masyarakat diharapkan agar mengurus data kependudukan yang bermasalah.

“Apakah datang langsung ke kantor Bupati atau mengikuti pelayanan yang dilakukan Dinas pencatatan sipil ke desa-desa. Penting untuk segera diurus,” katanya.

“Mengurus data kependudukan,” kata Kanis, “Ini penting,” imbuhnya.

Kanis juga menjelaskan kelengkapan data kependudukan tidak semata-mata untuk urusan politik menjelang Pilkada, “Akan tetapi banyak urusan lain yang membutuhkan kelengkapan administrasi,” jelasnya.

“Kalau mendapatkan bantuan dari pemerintah masyarakat itu wajib memiliki KTP dan kartu keluarga. Jadi disitu poinnya,” tambahnya.

“Syukur kalau dengan mengurus administrasi kependudukan ini masarakar akan punya animo untuk menjemput ini pilkada agar sukses terlaksana,” imbuhnya.

BACA  COVID-19 Semakin Ganas, Provinsi NTT Tembus Angka 6.147 Kasus

Kanis Nasak menambahkan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan maka dalam waktu dekat pihak Dispenduk Capil Kabupaten Manggarai langsung turun ke desa-desa memberikan pelayanan data kependudukan bagi masyarakat.

“Saat ini kami sedang membagi tugas kepada staf yang ada di Dinas, demi efektifitas pelayanan ada juga staf yang datang melalui sekolah untuk memberikan pelayanan,” tutup Kanis

Penulis: Yohanes Marto.