January 25, 2022

Manggarai Post

Gerbang Informasi Manggarai

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, (Foto : bawaslu.go.id)

Bawaslu Sebut Kampanye Tatap Muka Masih Dominan di Pilkada 2020

Menurut Abhan, para paslon Pilkada lebih cenderung untuk melaksanakan kegiatan kampanye tatap muka karena dapat bertemu langsung dengan pemilih.

ManggaraiPost, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan mengatakan, pelaksanaan kampanye daring masih minim dilakukan pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Peserta Pilkada 2020 lebih mengutamakan kampanye tatap muka, atau pertemuan terbatas dalam kondisi pandemi Covid-19.



“Meski Peraturan KPU (Nomor) 13 (2020) sudah mendorong untuk bisa dilakukan dengan metode-metode yang sifatnya daring, dari data yang kami peroleh memang 95 persen masih pada kegiatan yang sifatnya tatap muka, yang daring sekitar baru 5 persen,” kata Abhan, mengutip Hallo.id, Minggu (22/10/2020).

Abhan mengatakan, ada sejumlah faktor menyebabkan terjadinya hal tersebut. Salah satunya karena kampanye daring tergolong metode baru.

BACA  Presiden: Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi

Masyarakat belum terlalu familier dengan metode ini. Selain itu, publik belum cukup siap mengikuti kegiatan kampanye daring. Di tambah dengan kendala akses internet di sejumlah daerah.

Menurut Abhan, para paslon Pilkada lebih cenderung untuk melaksanakan kegiatan kampanye tatap muka karena dapat bertemu langsung dengan pemilih.

Kampanye tatap muka lebih memudahkan Paslon Pilkada untuk dapat menyampaikan visi, misi, serta program secara langsung di depan pemilih dengan lebih efektif.

“Mungkin karena inilah ruang yang memang bisa langsung berdiskusi dengan publik meskipun dibatasi dengan jumlah pemilih, jumlah peserta 50, tetapi ini masih menjadi primadona bagi paslon untuk melakukan kampanye dengan melalui tatap muka pertemuan langsung,” urainya.

Kendati demikian Ketua Panwaslu RI Abhan menyebut, pelaksanaan kampanye tatap muka disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

BACA  Gubernur Laiskodat Apresiasi Kinerja Bank NTT Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Ketentuan tersebut diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 bahwa, kampanye tatap muka hanya dapat diikuti maksimal oleh 50 orang dan wajib mematuhi protokol kesehatan.

Abhan menegaskan bahwa jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu berwenang untuk menindaklanjuti

Pertama, jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan seperti kerumunan massa, maka pihak Bawaslu akan memberikan surat peringatan, “Namun, jika dalam waktu satu jam peringatan tersebut tidak diindahkan maka Bawaslu melakukan pembubaran.

Pembubaran tersebut akan dilakukan oleh Bawaslu bersama TNI, Polri, Satgas Covid-19, KPU, Kejaksaan, dan Satpol PP.

“Kenapa kami melibatkan Pokja lembaga lain, karena kalau hanya Bawaslu sendiri tentu tidak mampu untuk bisa melakukan kegiatan membubarkan, karena apa, bajwa pertama jumlah panwas terbatas dan Bawaslu tidak punya aparat seperti aparat Polisi dan TNI,” kata Abhan.

BACA  Deno Kamelus Minta Rakyat Jangan Percaya dengan Janji Yang Tidak Masuk Akal

Sebelumnya, Bawaslu mencatat, selama pelaksanaan kampanye 10 hari kedua atau 6-15 Oktober, terdapat 16.468 kegiatan kampanye pertemuan tatap muka di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Jumlah itu meningkat dua kali lipat dibandingkan 26 September-5 Oktober atau 10 hari pertama, sebanyak 9.189 kegiatan kampanye tatap muka.

Pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye mengalami peningkatan seiring bertambahnya kegiatan kampanye tatap muka. Sebanyak 375 pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada kurun 10 hari kedua, sedangkan 10 hari kedua jumlah pelanggaran protokol kesehatan tercatat 237 kasus.

Sumber: Hallo