January 26, 2022

Manggarai Post

Gerbang Informasi Manggarai

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Damianus Damu saat sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selasa (27/10/2020). (Foto: ManggaraiPost)

Geger, Ini Peryataan Sipri Sanar Saat Wakil Ketua II DPRD Matim Sosialisasi BSPS di Desa Golo Ndari

"Atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Golo Ndari, Saya mengucapkan terima tak terhingga kepada Wakil Ketua II DPRD Manggarai Timur, Bapak Damianus Damu atas ketulusannya melayani kepentingan masyarakat di Desa ini," ungkap Siprianus Sanar.

ManggaraiPost, Borong – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Damianus Damu melakukan sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bersama Fasilitator Penyediaan Perumahan Ditjen Perumahan Kementrian PUPR tingkat Provinsi NTT, Thadeus Nuwa, di Desa Golo Ndari Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Selasa (27/10/2020).

“Total Penerima Manfaat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Golo Ndari sebanyak 25 KK,” jelas Thadeus Nuwa, dalam sambutannya.



Thadeus Nuwa menjelaskan program itu merupakan anggaran tahunan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ditjen Perumahan Kementrian PUPR melalui Pemprov NTT memberikan dana senilai Rp17,5 juta kepada setiap KK penerima manfaat, guna menstimulasi perbaikan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Thadeus Nuwa juga menjelaskan beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh para calon penerima manfaat.

“WNI dan sudah berkeluarga, Memiliki tanah dengan dasar hukum, memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah mendapat bantuan pemerintah untuk perumahan, penghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Pemerima Bantuan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu Wakil ketua II DPRD Matim Damianus Damu mengatakan, antusias masyarakat Golo Ndari mengikuti tahapan sosialisasi program PKRS menunjukkan masyarakat juga mendukung program yang dijalankan oleh pemerintah.

Legislator dari dapil Poco Ranaka itu mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat juga merupakan faktor penentu keberhasilan suatu program pemerintahan.

“Belajar dari beberapa program perumahan di beberapa tempat, meskipun bukan jenis program yang sama seperti di Desa Golo Ndari namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai harapan karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Ketika programnya diaudit, ternyata masih ada yang belum dilaksanakan. Perkerjaan belum beres dan masih ada tumpukan material bangunannya,” ungkap Damianus.

BACA  Kaka Slank dan 100 Pelari Baik Kumpulkan Donasi 2.5 Milyar Bantu Sarana Air Bersih di NTT

Ia menegaskan, program yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat.

“Pada intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Program apapun yang ditawarkan, itu karena keseriusan dan ketulusan kami untuk melayani kepentingan masyarakat,” tegas politisi partai Perindo itu.

Selain itu Damianus menjelaskan, Program Peningkatkan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) itu bertujuan untuk menstimulasi perbaikan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa uang tunai senilai 17,5 juta rupiah.

Guna mengantisipasi kekurangan biaya dari anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah, Wakil Ketua II DPRD Matim itu mengimbau para penerima manfaat program agar bersedia melakukan swadaya.

“Dana senilai 17,5 juta rupiah tentu tidak cukup sehingga selebihnya diswadayakan oleh masing-masing penerima manfaat,” jelasnya.

Sedangkan Kades Golo Ndari, Siprianus Sanar menjelaskan secara detail terkait kondisi desa tersebut pada saat bantuan program rumah layak huni dari pemerintah pusat mulai bergulir sejak tahun 2013.

Sipri menyebutkan beberapa desa tetangga di Kecamatan Poco Ranaka yang mendapatkan alokasi program rumah layak huni diantaranya, Desa Lenang, Desa Golo Wune, Desa Compang Lahong.

“Saat itu masyarakat di Desa Golo Ndari hanya menjadi penonton setia. Kami orang Golo Ndari menjadi saksi seperti apa kegiatan mereka. Sejak dibentuknya sampai sekarang Desa Golo Ndari hanya menjadi penonton setia program bantuan rumah layak huni dari pemerintah,” ungkap Kades Golo Ndari itu.

Siprianus Sanar menjelaskan, absennya Desa Golo Ndari dari program itu bukan karena pemerintah desa tidak pernah menyampaikan usulan. Pada tahun 2015, Pemda Manggarai Timur melalui Dinas PUPR meminta Pemdes agar membuat laporan rumah tidak layak huni milik warga.

“Sesuai instruksi, hal itu Kami lakukan hampir setiap tahun. Pada tahun 2018 Pemdes menyampaikan laporan sebanyak 172 unit rumah warga di Desa Golo Ndari yang tidak layak dihuni namun apa boleh buat bahwa kami hanya menjadi penonton,” kata Kades Golo Ndari

BACA  Sedih! Pasutri Penyandang Disabilitas di Matim Butuh Pertolongan

“Karena itu,” lanjutnya, “Melalui stimulasi Dana Desa tahun 2018, kami coba perlahan membangun 10 unit rumah dengan pagu senilai Rp10juta setiap unitnya,” jelas Sipri.

Sedangkan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019 dialokasikan sepenuhnya membiayai program prioritas desa yaitu peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

“Pada tahun 2019 tidak ada pembangunan rumah layak huni karena alasan prioritas waktu itu bahwa target lapen tuntas sampai di kampung Ntungal sehingga semua Dana Desa diplotkan ke pembangunan lapen,” imbuhnya.

Sipri juga menjabarkan bahwa meskipun sebagian anggaran Dana Desa (DD) tahun 2020 telah direalokasikan untuk anggaran BLT DD Covid-19 namun Pemdes Golo Ndari mampu merealisasikan program fisik Dana Desa berupa 10 unit rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa tersebut.

“Memasuki tahun anggaran 2020, sedang berjalan di tengah pandemi Covid-19 ini, kami mengalokasikan pembangunan 10 unit rumah layak huni dengan besar pagu senilai Rp 20 juta per unitnya,” ungkap Siprianus.

Rapat APBDes perubahan Desa Golo Ndari tahun 2020, Pemdes melakukan realokasi anggaran pembangunan air minum bersih di Kampung Pesi guna mencukupi BLT DD pada bulan Juli sampai bulan September.

“APBDes perubahan bulan Juli, kami cut anggaran pembangunan air minum bersih di kampung Pesi Dusun Compang Tokol sehingga dialokasikan untuk penambahan BLT bulan Juli sampai dengan September,” jelasnya.

Siprianus juga menjelaskan secara gamblang awal mula masuknya program bantuan rumah layak huni dari Ditjen Perumahan Kementrian PUPR di Desa itu.

“Sejak awal Agustus tahun 2020 lalu,” kata Sipri, “Wakil Ketua II DPRD, Bapak Damianus Damu menyampaikan informasi sekaligus meminta saya untuk menyiapkan dokumen berupa data rumah tidak layak huni milik warga,” jelasnya.

BACA  PT SSM NTT dan PT IMM Serahkan Dana Instalasi Listrik, Warga Luwuk Senang

Sipri mengapresiasi perjuangan aspirasi yang telah dilakukan oleh Wakil Ketua II DPRD Matim bagi masyarakat Poco Ranaka khususnya warga Desa Golo Ndari.

“Pada masa kampanye Pileg tahun 2018 lalu, Sosok Damianus Damu bahkan tidak begitu familiar bagi sebagian besar warga Golo Ndari. Jujur saya sampaikan pada awalnya warga Golo Ndari tidak mengenal dengan baik sosok Bapak Damianus Damu, tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada beliau untuk menjadi penyalur aspirasi masyarakat Manggarai Timur khususnya warga di Desa Golo Ndari ini,” ungkap Sipri.

“Sejak pelantikan, Bapak Wakil Ketua DPRD ini selalu membangun komunikasi dengan pemerintah Desa,” tambahnya.

Komunikasi yang intens antara Wakil Ketua II DPRD Matim dengan Pemdes Golo Ndari dimulai pada saat launching pembagian bantuan Pemda dalam rangka percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19
bagi Mahasiswa Manggarai Timur yang kuliah di luar daerah.

“Kenapa Desa Golo Ndari dipilih sebagai tempat launching program bantuan untuk mahasiswa, itu karena Bapak Damianus Damu yang selalu menyampaikan informasi terbaru terhadap pemerintah desa,” jelas Sipri.

Kades Golo Ndari itu juga mengungkapkan bahwa selama situasi pandemi Covid-19, Damianus Damu secara intensif berkomunikasi dengan Pemdes menggali informasi seputar peristiwa yang terjadi di Desa.

“Begitu besar kepedulian bapak Wakil terhadap warga Desa Golo Ndari. Atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Golo Ndari, saya mengucapkan terima tak terhingga kepada Wakil Ketua II DPRD Manggarai Timur, Bapak Damianus Damu,” tutupnya.

Tahapan sosialisasi BSPS itu dihadiri oleh Kades Golo Ndari Siprianus Sanar bersama staf Desa, Sekdes Golo Ndari Maksimus Kari, Ketua BPD Golo Ndari Emanuel Syukur, tokoh masyarakat, tokoh adat dan para calon penerima manfaat program serta sejumlah undangan lainnya.

Penulis: Yohanes Marto
Editor: Jy