January 25, 2022

Manggarai Post

Gerbang Informasi Manggarai

Profile dan Harta Kekayaan Tersangka Bansos COVID-19

Pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 03:00 WIB dini hari tadi, Juliari ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Juliari diduga menerima fee sebesar Rp 10.000 untuk masing-masing paket bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Selain Juliari, terdapat 4 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka, baik dari pihak Kementerian Sosial maupun swasta.

ManggaraiPost, Jakarta – Juliari Peter Batubara, M.B.A, berusia 48 tahun, kelahiran Jakarta, 22 Juli 1972. Ia menjabat Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai anggota DPR dalam dua periode masa jabatan pada Komisi VI yang bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, serta Standardisasi Nasional.

Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu diketahui memiliki
harta kekayaan senilai Rp 47,188 miliar.
Angka tersebut tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan 30 April 2020, seperti dikutip dai Kompas.com pada Minggu (6/12/2020).



Sebagian besar harta yang dimiliki Juliari berbentuk properti yang meliputi aset tanah dan bangunan yang taksiran nilainya mencapai mencapai Rp 48 miliar.

Dalam LHKPN April 2020 lalu, politisi partai Banteng itu melaporkan dua aset properti miliknya terletak di lokasi strategis di ibu Kota. Pertama yakni tanah dan bangunan seluas 468/421 meter persegi di Jakarta Selatan dengan nilai Rp 9,3 miliar.

Berikutnya adalah tanah dan bangunan seluas 170/201 meter persegi yang juga berlokasi di Jakarta Selatan dengan taksiran harga senilai Rp 3,46 miliar.

BACA  Gubernur NTT : Gereja dan Pemerintah Wajib Berkolaborasi Bangun SDM

Aset-aset tanah dan bangunan milik Juliari lainnya juga tersebar di Kawasan Bogor, Bandung, dan Simalungun Sumatera Utara. Status kepemilikan tanah tersebut berasal dari hasil sendiri dan hibah dalam bentuk warisan.

Pejabat Mensos RI itu diketahui pernah menempuh pendidikan di Riverside City College dan Chapman University di Amerika Serikat. Sebelum masuk dunia politik, Juliari sempat menjadi petinggi beberapa perusahaan, yakni PT Wiraswasta Gemilang Indonesia, PT Arlinto Perkasa Buana, PT Bwana Energy, dan PT Tridaya Mandiri. Ia juga sempat menjadi Ketua Harian Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia (Aspelindo) pada 2007-2014. Selain itu, Juliari juga pernah menjadi Wakil Ketua Komite Tetap Akses Informasi Peluang Bisnis-Bidang UMKM Kadin pada 2009-2010. Ia menjadi salah satu orang yang dipanggil Presiden Joko Widodo dalam rangka pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

Pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 03:00 WIB dini hari tadi, Juliari ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Juliari diduga menerima fee sebesar Rp 10.000 untuk masing-masing paket bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Selain Juliari, terdapat 4 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka, baik dari pihak Kementerian Sosial maupun swasta.

BACA  BPOM Blokir Gudang Ivermectine, Perang Melawan Covid-19 Sengaja Dibikin Kalah

Dalam kasus ini, Juliari menunjuk MJS dan AW, dua pejabat Kemensos, untuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK). Kedua pejabat itu terlibat dalam pelaksanaan proyek dengan cara penunjukan langsung para rekanan.

“Dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada Kemensos melalui MJS,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers virtual pada Minggu dini hari, 6 Desember 2020 (Tempo.co)

Di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah menggelontorkan anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 695,2 triliun. Paling besar, yaitu Rp 203,9 triliun, disalurkan untuk program perlindungan sosial.

Sebanyak delapan jenis bantuan di dalam program tersebut. Salah satunya adalah program Kartu Sembako, yang memang diterapkan secara nasional, tidak hanya di Jabodetabek. Total anggarannya mencapai Rp 43,6 triliun untuk 20 juta keluarga. Selain itu, ada bansos sembako yang dikhususkan di wilayah Jabodetabek dengan anggaran yang digelontorkan senilai Rp 6,84 triliun.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, bantuan ini diberikan untuk 1,9 juta keluarga, yaitu 1,3 juta di Jakarta dan 600 ribu di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Para keluarga di program khusus ini adalah mereka yang tidak menerima bansos seperti Kartu Sembako, maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

BACA  Jaga Stabilitas Keamanan, TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme

Pada periode pertama, setiap keluarga mendapatkan paket sembako senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan berturut-turut, April hingga Juni 2020. Sehingga, total biaya mencapai Rp 3,42 triliun.

Periode kedua, nilai paket lebih kecil yaitu Rp 300 ribu, tapi selama enam bulan berturut-turut, dari Juli hingga Desember 2020. Sehingga, totalnya juga menjadi Rp 3,42 triliun.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan ini diberikan karena Jabodetabek memang menjadi daerah yang paling terdampak Covid-19.

Tapi dalam kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, KPK belum merinci pada jenis bantuan sembako mana terjadi dugaan pelanggaran. KPK hanya menyebut pidana diduga terjadi pada pengadaan paket bansos sembako di Kemensos. Nilainya sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontak yang dilaksanakan dengan 2 periode.

Laporan: Yohanes Marto.