October 23, 2021

Manggarai Post

Gerbang Informasi Manggarai

Kondisi Tambatan Perahu Pota di Kabupaten Manggarai Timur. Foto Istimewa.

Babak Baru Kasus Tambatan Perahu dan Terminal Kembur, Mantan DPRD Matim Siap Jadi Saksi

Mantan anggota DPRD tersebut menjelaskan, semua dokumen penting terkait dermaga tambatan perahu Pota hingga saat ini masih tersimpan rapih dan siap dipertanggungjawabkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan pihak kejaksaan Negeri (Kejari) Ruteng.

ManggaraiPost, Borong – Mantan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur (Matim) Vinsen Aliman siap jadi saksi atas kasus dugaan korupsi dermaga tambatan perahu di Pota, Kecamatan Sambi Rampas.

Hal itu diungkapkan oleh Vinsen Aliman saat ditemui pada Rabu 10 Februari 2020, siang. Mantan anggota DPRD tersebut menjelaskan, semua dokumen penting terkait dermaga tambatan perahu Pota hingga saat ini masih tersimpan rapih dan siap dipertanggungjawabkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan pihak kejaksaan Negeri (Kejari) Ruteng.



“Kita siap jadi saksi, jika suatu waktu dibutuhkan pihak Kejari. Dokumen terkait ketidakberesan pengerjaan proyek tersebut masih tersimpan rapih,” ungkap Vinsen.

BACA  Menkominfo Targetkan GNLD Menjangkau 200 Ribu Masyarakat NTT



Vinsen menerangkan bahwa pada tahun 2013 silam, kasus tersebut pernah diusut oleh pihak Kepolisian Polres Manggarai. Menurutnya, proses penanganannya tidak beres sehingga terkatung-katung sampai saat ini.

“Saat itu, kasat Reskrim Polres Manggarai namanya Iptu Edi. Kami sering dia panggil ke atas kadang juga dia yang datang ke sini. Seiring berjalannya waktu, kasus ini akhirnya meredup. Terus terang saja, saat ini, saya secara pribadi mengeluarkan mosi ketidakpercayaan saya terhadap Polres Manggarai,” tandas mantan DPRD Matim Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Vinsen berharap agar pihak Kejari Ruteng bisa memberikan kepastian hukum serta mengusut semua oknum yang terlibat dalam kasus yang merugikan uang negara senilai miliaran rupiah itu.

BACA  Kisruh Pupuk, Pemda Manggarai Didesak Benahi Sistem Distribusi

Sebelumnya pihak Kejari Ruteng pada Senin 1 Februari 2021 lalu, memanggil sejumlah pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Matim dan Kontraktor yang disebut-sebut terlibat langsung dalam pembangunan dua proyek bermasalah tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh media ini, diketahui bahwa tidak lama setelah memanggil sejumlah pejabat Dishub Matim serta Kontraktor, pihak Kejari Ruteng langsung meninjau lokasi proyek
dan menemukan fakta kejanggalan pada proyek pembangunan Tambatan Perahu Pota.

“Kami sudah ke lokasi dan menemukan fakta yang sangat memprihatinkan. Sejak tambatan perahu itu dibangun, tidak ada satupun kapal atau perahu yang sandar. Kondisi bangunan pun sudah banyak yang rusak,” tandas Yoni P. Artanto, Kepala Kejari Ruteng melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Sendhy Pradana, seperti dilansir bidiknews.com Rabu 10 Februari 2021.

BACA  Presiden Perintahkan Penanganan Cepat Bencana di NTT dan NTB

Sendhy menjelaskan bahwa pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan terhadap Fansi Jahang, Mantan Kepala Dinas Perhubungan Matim saat proyek tersebut dibangun.

Untuk diketahui, anggaran pembangunan proyek tambatan perahu di Pota sedikitnya menelan dana senilai Rp 1.627.923.000. Tiga yang terlibat dalam pembangunan itu diantaranya, CV. Wae Loseng dengan CV. Konindo sebagai konsultan perencana dan CV. Cakra sebagai Konsultan Pengawas.

Laporan: Yohanes Marto.