January 26, 2022

Manggarai Post

Gerbang Informasi Manggarai

Yoseph Tote: Perencanaan Sepenuhnya Dibebankan kepada SKPD

Yang menjalankan pemerintahan adalah SKPD. Saya tidak bisa melewati itu.

ManggaraiPost, Ruteng – Mantan Bupati Manggarai Timur periode (2008-2018), Yoseph Tote diperiksa selama kurang lebih 2 jam di Kejaksaan Negeri Manggarai, Rabu (17/02/2021) pada sekitar pukul 10.00-12.00 Wita.

Yoseph Tote dipanggil sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pada pelaksanaan proyek Tambatan Perahu Pota dan Terminal Kembur.



Dalam keterangan persnya kepada sejumlah awak media, ia menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjalankan pemerintahan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BACA  PLN Operasikan Gardu Induk Borong, Sistem Kelistrikan Flores Semakin Handal

“Permen 21, bahwa yang menjalankan pemerintahan adalah SKPD. Saya tidak bisa melewati itu. Kalau ada hal yang di luar itu, pastilah nanti di dalam perjalanan toh. Tapi, saya yakin saya tidak berbuat begitu. Apa yang saya katakan ini adalah ketentuan undang-undang”, jelas Yoseph Tote.

Menurutnya, tanggung jawab perencanaan sepenuhnya dibebankan kepada SKPD, “karena tadi sudah diberi kewenangan hukum. DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) itu adalah kewenangan hukum yang diberikan oleh bupati dan wakil bupati untuk melaksanakan. Yang menentukan perencanaan bukan saya. Saya kan susah jawab”, katanya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa penentuan kontraktor pelaksana merupakan kewenangan Kelompok Kerja (Pokja) dan bukan kewenangan bupati.

BACA  Kantongi SK DPP PAN dan NasDem, Deno-Madur Maju di Pilkada 2020

“Yang nanti menentukan kontraktor adalah di Pokja. Yang menentukan siapa pemenang adalah Pokja. Catat ini, yang menentukan pemenang bukan bupati. Boleh lihat dalam aturan, lihat Perpres 54. Tidak ada itu perintah bupati”, tegasnya.

Yoseph Tote juga menjelaskan, ada batas kewenangan dalam tugas pemerintahan. Kewenangan itu, sudah dilimpahkan kepada SKPD. Bupati tidak dapat mengintervensi tugas yang dilaksanakan SKPD.

“Tugas pemerintahan harus ada batasnya. Tidak boleh kita loncat. Saya sudah kasih di kamu, kemudian saya rebut. Saya pikir itu tidak bijak”, tutupnya.