October 23, 2021

Manggarai Post

Gerbang Informasi Manggarai

Nikolaus Taman

Keterbukaan Sikap Rejim Jokowi dalam Pembatalan Legalisasi Miras

Bila dicermati, poin argumen yang paling mendasari penolakan berbagai kalangan masyarakat yaitu kerugian legalisasi industri MIRAS jauh lebih besar dari pada keuntungan yang diperoleh.

Oleh: Nikolaus Taman

Guru SMA St. Klaus Kuwu



Keputusan Presiden Joko Widodo untuk melegalkan PERPRES industri MIRAS di beberapa daerah di Indonesia terus menuai geombang penolakan publik baik dari kalangan PARPOL maupun ORMAS .



Sebagaimana diketahui bahwa PERPRES Nomor 10 Tahun 2021 ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021.

PERPRES ini bukan PERPRES khusus miras melainkan soal penanaman modal (detiknews.com 02/03/2021). Tujuannya jelas yaitu membuka keran peluang investasi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan daya serap tenaga kerja di tanah air.

PERPRES tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (KOMPAS.com, 02/03/2021). Direncanakan akan mulai diterapkan pada tanggal 4 Maret di beberapa daerah yaitu NTT, Sulawesi Utara dan Papua berdasarkan pertimbangan kearifan lokal dan potensi pasar.

Tulisan singkat ini mencoba menepis anggapan keliru bahwa dengan dilegalkannya produksi MIRAS, pemerintah kita hanya mementingkan keuntungan bisnis dari pada moral bangsa. Kenyataannya pemerintah sungguh telah membuktikan sikap menghargai nilai-nilai luhur bangsa lewat keterbukaan sikap pemerintah mendengarkan dan mengakomodir masukan pikiran keritis berkaitan dengan kelemahan PERPRES kontroversial tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa makin derasnya gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat mendorong pihak istana berpikir keras untuk mengkaji ulang PERPRES legalisasi industru MIRAS sesuai dengan masukan berbagai elemen masyarakat. Kajian ulang bertujuan mengakomodir keritikan masyarakat yang mencoba menyoroti berbagai sisi buruk rencana legalisasi industri MIRAS.

BACA  Opini| Misteri Penderitaan dan Peran Soteriologi Menurut Edward Schillebeeckx

Beberapa partai politik yang menyatakan sikap penolakan terhadap keputusan tersebut antara lain PKS, DEMOKRAT, PPP, dan PAN. Salah satu politisi PKS yang juga wakil ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan bahwa dampak buruk legalisasi industri MIRAS jauh lebih besar daripada keuntungannya. “Walaupun hanya diberlakukan di sejumlah daerah tertentu, tetap terbuka kemungkinan untuk diikuti oleh daerah lain di Indonesia. Karena itu, pemerintah harus batalkan PERPRES tersebut” ungkapnya (detikNews.com (02/03/2021).

Pendapat yang sama dikemukakan Pakar Bidang Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM Hempri Suyatna, dia menilai kebijakan investasi miras justru akan mendorong produksi miras kian tidak terkendali dan konsumsi miras semakin masif di masyarakat.

Demikian juga beberapa ORMAS besar Islam seperti MUHAMADIYAH dan NU mendesak pemerintah untuk mengkaji cermat PERPRES yang dimaksud.

Bila dicermati, poin argumen yang paling mendasari penolakan berbagai kalangan masyarakat yaitu kerugian legalisasi industri MIRAS jauh lebih besar dari pada keuntungan yang diperoleh. Merosotnya moralitas bangsa karena kejahatan yang terkait langsung dengan efek konsumsi miras adalah salah satu potensi kerugian jika minuman beralkohol diproduksi dan dijual secara bebas.

Sejah bergulirnya isu legalisasi industri MIRAS di ruang publik, pihak istana membuka pintu menerima keritikan masyarakat berkaitan dengan kelemahan produk hukum tersebut sehingga bisa dikaji kembali secara matang. Keterbukaan sikap istana kini dibuktikan dengan keputusan pemerintah untuk membatalkan PERPRES yang tidak saja memantik kontroversi berkepanjangan tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahan penerapannya oleh masyarakat. Produksi, penjualan dan pembelian serta konsumsi MIRAS secara bebas adalah salah satu contoh kemungkinan kesalahan penerapan PERPRES yang kini dikewatirkan sebagian besar masyarakat.

BACA  Opini ǀ “Sebuah Refleksi Kritis” Bersama Bourdieu Mencegah Virus Atau Bekerja Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup?

Dilansir dari TEMPO.co (02/03/2021) bahwa PERPRES tentang legalisasi industri MIRAS secara resmi telah dicabut oleh presiden. “Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 2 Maret 2021.

Banyak tokoh politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat memuji keputusan pemerintah membatalkan PERPRES kontroversial tersebut. Mereka menilai pemerintah terbukti mau mendengarkan masukan masyarakat. Pemerintah tidak bersikap diktator dalam pengambilan keputusannya. Namun tidak sedikit pula yang menilai pemerintah tidak konsisten dan gegabah dalam menerbitkan sebuah aturan. Pembatalan membuktikan pemerintah tidak mematangkan kajian kelemahan setiap produk regulasi yang akan diberlakukannya. Perbedaan pandangan ini tentu saja hal sangat wajar dalam kehidupan demokrasi.

Apa yang bisa dipelajari dari keberanian Joko Widodo menarik kembali PERPRES legalisasi MIRAS? Menurut hemat penulis, tentu patut diakui bahwa pemerintah awalnya kurang cermat dalam mengkaji kelemahan PERPRES legalisasi MIRAS namun keterbukaan pemerintah untuk mendengarkan dan mengakomodir masukan dan keritikan berbagai elemen masyarkat perlu juga diapresiasi.

BACA  Instruksi Bupati Manggarai dan Kepastian Penegakan Prokes

Hal ini jelas mempertegas bahwa watak rejim pemerintahan kita masih demokratis karena bersedia membuka ruang dialog untuk menerima masukan rakyat. Mau membuka diri dikeritik dan berani membatalkan apa yang telah diputuskan demi menyelamatkan kepentingan rakyat banyak jelas telah menepis anggapan keliru bahwa rejim pemerintahan Joko Widodo adalah pemerintahan yang otoriter.

Jika anggapan ini benar, tentu pemerintah tidak gubris sedikitpun terhadap teriakan para tokoh berbagai elemen masyarakat. Apa yang telah diputuskan tetap dijalankan terlepas dari dampak buruknya bagi masyarakat.

Artinya pembatalan PERPRES legalisasi industri MIRAS secara tersirat mengandung suatu pesan penting bahwa hak rakyat untuk menolak suatu produk kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat sungguh dijunjung tinggi oleh pemerintah sebagai pengemban kedaulatan.

Kerendahan hati untuk mendengarkan rakyat menunjukan bahwa menghargai kepentingan rakyat sebagai sasaran kebijakan jauh lebih penting daripada sekedar mengejar ambisi kepentingan pelaku bisnis di bidang investasi. Singkatnya, keterbukaan menerima keritikan, keberanian dan kerendahan hati melihat kelemahan diri adalah beberapa nilai pelajaran yang dapat dipetik dari keputusan pembatalan legalisasi MIRAS.