October 23, 2021

Manggarai Post

Gerbang Informasi Manggarai

Dr. R. H. Kristina, S.KM., M.Kes saat tatap muka dengan warga Kampung Laci, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong. || Foto: MP/Marto

Poltekkes Kupang Dukung Pencanangan ODF Pemda Manggarai

Rencana kerjasama tersebut nantinya akan berfokus di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

ManggaraiPost, Ruteng – Dalam rangka pencanangan Open Defecation Free (ODF) di Kabupaten Manggarai, Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kupang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tersebut.

Derektur Poltekkes Kemenkes Kupang Dr. R. H. Kristina, S.KM., M.Kes menjelaskan rencana kerjasama tersebut nantinya akan berfokus di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.



“Rencana kerjasama dengan Bupati/Pemda Manggarai sedang digagas, ada beberapa kegiatan berkaitan dengan rencana itu yaitu dukungan pencanangan ODF,” jelas Dr. R. H. Kristina, S.KM., M.Kes, dalam keterangan tertulisnya kepada ManggaraiPost, Kamis, (3/06/2021).



Sebelumnya, Pleno Hasil Verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Inklusi Tahun 2021, diselenggarakan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia (YPII) di MCC Ruteng, (31/05/2021), Manggarai tercatat sebagai Kabupaten Open Defecation Free (ODF) keempat di Provinsi NTT setelah Kabupaten Alor, Kota Kupang dan Flores Timur, sekaligus predikat Kabupaten ODF inklusi pertama di NTT.

BACA  Warga Mendo Keluhkan Pelayanan PDAM Tirta Komodo

Tahun 2018 tercatat 62 Desa di Kabupaten Manggarai dinyatakan bebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau desa mencapai standar ODF. Pemicuan dan advokasi intens yang dilakukan, hingga tahun 2020 sebanyak 171 jumlah Desa di Kabupaten Manggararai dinyatakan 100% ODF.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 mengeluarkan Permenkes No. 3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai regulasi dalam pelaksanaan STBM. Peraturan pemerintah itu diharapkan menjadi pedoman capaian 5 pilar STBM. Pemerintah menargetkan pada tahun 2023, masyarakat mendapat akses sanitasi layak 100%.

Dr. Kristin menjelaskan bahwa hubungan kemitraan yang akan dibangun merupakan respon dan dukungan Poltekkes Kemenkes Kupang terhadap Pemkab Manggararai atas predikat ODF tersebut. Institusi Poltekkes Kupang akan mendukung pencanangan ODF serta target nasional capaian 100% untuk 5 pilar STBM pada tahun 2023.

“Poltekkes Kupang nantinya berkolaborasi dengan pengurus PKK tingkat Provinsi dan Kabupaten memberikan pendampingan dan edukasi tentang perilaku hidup bersih atau PHBS bagi masyarakat,” jelasnya.

BACA  Yoakim: Ini Tidak Benar! Ketua Partai Jadi Ketua Pansel TFL Sanimas

Direktur Poltekkes itu menerangkan bahwa pihaknya akan menggandeng pengurus daerah organisasi profesi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Provinsi NTT.

“Institusi Poltekkes dan HAKLI memantau keberlanjutan ODF, terutama evaluasi keberlangsungan dan kelayakan ODF, juga evaluasi unsur-unsur pendukung seperti ketersediaan air bersih sebagai faktor utama keberhasilan ODF ke depannya,” jelas Dr. Kristin.

Dr. Kristina terpantau mendampingi Direktur Eksekutif YPII Dini Widiastuti bersama Ketua PKK Kabupaten Manggararai Ny. Meldiyanti Hagur Nabit dan rombongan. || Foto: MP/Marto

Secara umum akses sanitasi yang layak khususnya bagi masyarakat miskin di NTT belum sepenuhnya terwujud. Karena itu, sebagai institusi yang bernaung di bawah Kementerian Kesehatan, Poltekkes Kupang memiliki tanggung jawab dalam mendukung pemerintah di bidang kesehatan dan bidang pengabdian kepada masyarakat.

“Konsep kerjasama di bidang pendidikan antara Poltekkes Kupang dengan Pemkab Manggarai yaitu melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai bidang misalnya di bidang gizi masyarakat, bidang sanitasi atau Kesehatan lingkungan, bidang keperawatan, farmasi, TLM, bidang kesehatan gigi, serta kebidanan/kesehatan ibu dan anak,” jelas Dr. Kristina.

BACA  Infrastruktur Jadi Prioritas Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2022

Selain itu lanjutnya, “Rencana Pembukaan Program Profesi Ners berpusat di Jurusan Keperawatan Kupang, dengan membuka kesempatan pada SDM daerah Manggarai yang belum menempuh pendidikan profesi Ners. Berkaitan dengan PKK dan Pengembangan PKK Kabupaten Manggarai misalnya Desa Binaan PKK dengan mengembangkan makanan bergizi untuk mencegah stunting dan gizi buruk,” urainya.

“Sampai saat ini belum ada MoU dengan Pemda Manggarai. Kedepannya diharapkan ada MoU antara Pemkab Manggarai dengan Poltekkes Kemenkes Kupang untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat,” jelas Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang.

Sebelumnya, usai mengikuti kegiatan Pleno Verifikasi STBM bersama YPII, Senin 31 Mei 2021 di MCC Ruteng, Derektur Poltekkes Kemenkes Kupang Dr. R. H. Kristina, S.KM., M.Kes, mengunjungi warga Kampung Laci Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong.

Pada kesempatan itu, Dr. Kristina terpantau mendampingi Direktur Eksekutif YPII Dini Widiastuti bersama Ketua PKK Kabupaten Manggararai Ny. Meldiyanti Hagur Nabit.

Laporan: Yohanes Marto