October 23, 2021

Manggarai Post

Gerbang Informasi Manggarai

Instruksi Bupati Manggarai dan Kepastian Penegakan Prokes

Sikap disiplin pada gilirannya akan membudaya jika dibentuk dengan ketegasan sangsi hukum.

Oleh: Nikolaus Taman
Guru SMA St.Klaus Kuwu

Instruksi Bupati Manggarai NO: HK/25/2021 tentang penegasan pencegahan covid-19 di Kabupaten Manggarai kembali diperpanjang sampai 15 Agustus 2021. Keputusan ini diambil dengan memperhatikan data lonjakan kasus penyebaran covid-19 di Kabupaten Manggarai. Dalam instruksi tersebut disampaikan bahwa hingga 8 Agustus tercatat sebanyak 5.279 kasus. Ini tentu jumlah yang tidak sedikit. Penerapan PPKM tidak berbanding lurus dengan penurunan angka penyebaran covid-19 di Kab. Manggarai.



Peningkatan kasus penularan covid-19 yang begitu signifikan tentu tidak terlepas dari rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi prokes. Prokes hanyalah slogan tidak bermakna bagi masyarakat karena tidak banyak dipraktekkan. Berbagai hajatan adat, pesta nikah dan kegiatan lainnya yang menimbulkan kerumunan hingga kini masih banyak berlangsung di wilayah Kabupaten Manggarai. Pelanggaran prokes selama kegiatan tersebut berlangsung sering kali tidak terhindari. Ini tentu menjadi salah satu pemicu peningkatan kasus covid -19 di Manggarai. Realita ini memang tidak hanya terjadi di Manggarai tetapi juga daerah lain di NTT. Sehingga tidak mengherankan jika Gubernur Laiskodat diberi peringatan keras oleh Presiden Jokowi beberapa hari lalu terkait lonjakan kasus penularan covid-19 yang begitu tinggi di seluruh wilayah NTT dalam kurun waktu begitu singkat.

BACA  Keterbukaan Sikap Rejim Jokowi dalam Pembatalan Legalisasi Miras



Menghadapi situasi ini, kita memang terus mengelus dada. Dampak destruktif wabah ini terus mengancam kita dalam berbagai sektor kehidupan. Nasib hari esok pendidikan anak-anak kita semakin tidak menentu. Kita semua dapat membayangkan kualitas generasi hari esok bangsa ini yang diproses melalu pendidikan di tengah situasi wabah covid-19. Namun kita tidak boleh pasrah. Membangun kedisplinan kolektif menjalankan prokes tetap menjadi senjata ampuh kita untuk pelan-pelan mengusir wabah sialan ini.

Kapan masyarakat kita bisa disiplin dalam mematuhi prokes? Perlu dipahami bahwa kedisiplinan adalah bagian dari budaya. Agar terbiasa hidup disiplin maka harus dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap taat atau disiplin terhadap aturan terbentuk karena budaya hidup keseharian. Akan tetapi kedisiplinan tidak akan terbentuk dengan sendirinya dalam diri masyarakat kita jika tidak disertai dengan ancaman sangsi hukum. Sikap disiplin pada gilirannya akan membudaya jika dibentuk dengan ketegasan sangsi hukum. Ketaatan hukum dan ketegasan penegakan sangsi hukum ibarat dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan ketertiban hidup bermasyarakat.

Sebaik apapun upaya pemerintah memerangi wabah ini, tidak akan pernah berhasil jika tidak didukung secara penuh oleh masyarakat.

Dalam salah satu poin instruksi Bupati Manggarai ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap instruksi tersebut dikenai sangsi hukum sesuai peraturan yang berlaku. Namun perlu dipahami bahwa sikap mental masyarakat kita tidak bisa dihadapi dengan sebatas ancaman tertulis saja. Ini berarti pemerintah harus memastikan prokes berjalan secara maksimal dengan menurunkan aparat penegak hukum ke tengah masyarakat . Patroli rutin harus segera dijalankan agar penerapan PPKM bisa membantu menekan laju kasus penyebaran covid-19 di Manggarai. Yang paling penting kehadiran aparat penegak hukum baik POLRI maupun TNI tidak mengancam kenyamanan psikologis masyarakat tetapi mengayomi masyarakat agar semakin menyadari pentingnya keikutsertaan mereka dalam memerangi penyebaran covid-19 melalui kedisiplinan diri mengikuti prokes.

BACA  Untuk (Si)Apa Gerakan Penolakan Pabrik Semen Manggarai Timur?

Kehadiran aparat penegak hukum tidak sekedar memastikan disiplin tidaknya masyarakat mengikuti prokes tetapi juga membantu memberi informasi edukatif tentang betapa pentingnya dukungan masyarakat dalam upaya pemerintah menekan laju penyebaran covid-19 terutama di wilayah Kabupaten Manggarai.

Penulis berpendapat bahwa instruksi Bupati Manggarai tentang penegasan pencegahan penyebaran covid-19 tidak akan memberi dampak berarti terhadap penurunan kasus covid-19 di Kabupaten Manggarai jika tidak disertai dengan kepastian penegakan sangsi hukum bagi masyarakat yang melanggar. Ini sangat penting karena sebaik apapun upaya pemerintah memerangi wabah ini tidak akan pernah berhasil jika tidak didukung secara penuh oleh masyarakat dalam bentuk kesadaran kolektif membangun kedisiplinan diri mematuhi penerapan prokes.