October 23, 2021

Manggarai Post

Gerbang Informasi Manggarai

Realisasi Anggaran Covid-19 Rendah, PMKRI Ruteng Kritik Kebijakan Refocusing Bupati Manggarai

Meski patut diacungi jempol karena mengambil keputusan yang berani demi menyelamatkan masyarakat Manggarai dari wabah virus corona, namun di sisi lain, DPC PMKRI Ruteng menilai keputusan tersebut gegabah, tidak urgen dan Bertendensi Politik.

ManggaraiPost, Ruteng – Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/ 253/ 2021 tentang Penetapan Realokasi Belanja Modal Dalam Rangka Percepatan Penangan Covid-19 Tahun Anggaran 2021 menuai kritik dari sejumlah pihak.

Melalui Press release yang diterima media ini pada Kamis (19/8), Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) Cabang Ruteng melalui ketuanya, Heri Mandela, menyebutkan, ada beberapa catatan kritis terkait keputusan refocusing anggaran tahap dua demi percepatan penanganan covid 19 di Kabupaten Manggarai.



Meski patut diacungi jempol karena mengambil keputusan yang berani demi menyelamatkan masyarakat Manggarai dari wabah virus corona, namun di sisi lain, DPC PMKRI Ruteng menilai keputusan tersebut gegabah, tidak urgen dan Bertendensi Politik.

BACA  Seleksi CPNS Direncanakan Akan Digelar Mei-Juni 2021



“Di dalam keputusan Bupati Manggarai tersebut, penting juga kami mengkritisi beberapa hal sebab keputusan ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Manggarai. Kita sama-sama berupaya agar setiap keputusan Bupati tidak menimbulkan kerugian maupun masalah baru bagi daerah ini”, kata Mandela dalam rilis tersebut.

Tiga hal disampaikan DPC PMKRI Ruteng dalam menyikapi keputusan Bupati Manggarai tentang refocussing anggaran tahap dua.

  1. Keputusan yang gegabah

Menurut DPC PMKRI Ruteng, keputusan Bupati Manggarai terkait refocusing anggaran tidak dilandasi kajian akademik yang dipublikasikan. Kajian akademik sebagai landasan dari keputusan Bupati sangat penting, sebab harus diingat bahwa proyek-proyek yang sekarang dipotong dan dihilangkan tidak muncul begitu saja tetapi melalui proses politik yang panjang dan telah melalui kesepakatan bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif yang kemudian disahkan melalui produk hukum berupa perda ataupun sejenisnya.

Pages ( 1 of 3 ): 1 23Next »