October 23, 2021

Manggarai Post

Gerbang Informasi Manggarai

Pilkades 2021 di Manggarai, Kualitas LPJ Kades Perlu Dijadikan Indikator

Kepala Daerah, bisa merevisi Perda atau Peraturan Kepala Daerah tentang Pilkades dengan mempertimbangkan hasil LPJ Kades sebagai salah satu indikator dalam proses penjaringan cakades.

ManggaraiPost, Ruteng – Calon Kepala Desa (Cakades) incumbent atau petahana terancam gugur atau terdiskualifikasi bila tidak menyerahkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 3 (tiga) tahun terakhir. Kewajiban menyerahkan LKPPDes tersebut tertuang dalam point 18 (Delapan Belas) Peraturan Bupati Manggarai No. 19 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Manggarai. Hal ini bermaksud menyaring, apakah calon incumbent/petahana sudah meyelesaikan tanggung jawabnya atau belum.

Selain itu, pada point 17 dalam Perbub Manggarai  No. 19 Tahun 2021, Calon Kepala Desa Petahana/ Incumbent juga harus mengantongi surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah, dengan tujuan untuk memastikan, tidak ada temuan atau catatan yang harus dipertanggungjawabkan CAKADES petahana.  

BACA  Soal Pupuk Non Subsidi Mahal, Bupati Nabit: Antisipasi dengan KUR



LKPPDes itu dalam bentuk Perdes, artinya harus disepakati (diterima) oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam musyawarah pleno BPD, baru diterbitkan salinan sebagai bagian dari proses pengundangan dalam Lembar Desa, lalu fotocopi salinannya disampaikan ke Bupati/Walikota melalui Camat sebagai laporan. 

PDF-Scanner-27-08-21-10.28.55



Syarat Cakades Petahana yang wajib melampirkan dokumen LKPPDes secara eksplisit dalam Permendagri  112/ 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 7, huruf c yang merupakan penjabaran atas pasal 6 huruf a itu harus ditempuh, tidak boleh dilompati. Sebagai bukti tahapan persiapan itu sudah dijalani, maka cakades petahana wajib melampirkan dokumen LKPPDes. 

Pages ( 1 of 3 ): 1 23Next »