October 23, 2021

Manggarai Post

Gerbang Informasi Manggarai

Dana Covid 2021 Diperuntukan Gaji THL dan Kegiatan Dekrasda, Pemda Manggarai Tabrak Regulasi

Menurut Silvester, anggaran untuk membiayai tenaga honorer yang bersumber dari refocusing tidak sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam penanganan pandemi Covid-19.

ManggaraiPost, Ruteng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai dianggap melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah karena masih mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK (tenaga honorer) untuk mengisi jabatan ASN.

Anggapan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021 yang berlangsung Kamis (30/9) malam.



Partai Demokrat dalam pembacaan pandangan fraksi menolak pengangkatan terhadap 59 orang tenaga honorer baru sebab hal itu telah dilarang oleh undang-undang.



Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Manggarai Matias Masir itu dihadiri oleh Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit.

BACA  PMI Matim Bagi Sembako dan Masker Di Torok Golo

Silvester Nado, kader Partai Demokrat membacakan pandangan fraksinya di hadapan pimpinan dan peserta sidang.

Menurut Silvester, anggaran untuk membiayai tenaga honorer yang bersumber dari refocusing tidak sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Yang menjadi pertanyaan refleksi dari Fraksi Partai Demokrat sekarang adalah apakah pengangkatan 59 tenaga honorer tersebut merupakan bagian dari penanganan pandemi Covid-19?” tanya Silvester.

Silvester menjelaskan, kebijakan refocusing sebelumnya terjadi pada Perangkat Daerah yang berhubungan dengan urusan pemerintahan, terutama pelayanan dasar atau pelayanan wajib.

Namun, pada saat pembahasan anggaran perubahan, anggaran tersebut malah dimanfaatkan atau dialihkan untuk kebutuhan pada Perangkat Daerah untuk urusan pemerintahan pilihan, termasuk anggaran honor untuk tenaga kontrak daerah yang baru.

BACA  Imbauan Uskup Ruteng Terkait Doa Rosario

“Fraksi Partai Demokrat memahami bahwa kebijakan ini merupakan hak prerogatif pimpinan eksekutif, namun sangat diharapakan agar fungsi anggaran dan pengawasan DPRD juga perlu dipertimbangkan,” jelas anggota DPRD Dapil IV itu.

Pages ( 1 of 2 ): 1 2Next »